You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Diminta Laporkan Klinik Ilegal
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Warga Diminta Laporkan Klinik Ilegal

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta warga untuk ikut mengawasi keberadaan klinik ilegal di Jakarta. Ini untuk mencegah timbulnya korban, karena dapat langsung ditindak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Masyarakat mesti lapor kalau ragu-ragu. Sama saja kayak masyarakat ke dukun juga enggak ada izin tapi tetap demen, susah juga kan saya

"Masyarakat mesti lapor kalau ragu-ragu. Sama saja kayak masyarakat ke dukun juga enggak ada izin tapi tetap demen, susah juga kan saya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/1).

Klinik Chiropractic First di PIM 1 Dipasang Garis Polisi

Basuki heran karena masih ada warga yang percaya dengan dukun. Dia mencontohkan pernah ada warga yang cacat akibat terapi yang dilakukan.

"Mana bisa sih klinik biasa sampai infus darah warna-warni. Kalau kayak gitu kamu mesti curiga dong. Ada yang sampai kasus cacat dulu, masukin mesin apa terus cacat orangnya terus baru nuntut," ucapnya.

Basuki pun telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menutup semua Klinik Chiropractic First. Setidaknya ada sembilan klinik yang tersebar di Ibukota.

"Kalau kasus malapraktik kami sudah minta semua klinik yang nggak jelas tutup saja lah. Saya sudah bilang sama Dinkes minta tolong sama polda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye984 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati